Forum LKP Bali "Workshop" pengisian data pokok berbasis "online"

Forum LKP Bali "Workshop" pengisian data pokok berbasis "online".

Redaksi9.com - Dewan Pimpinan Daerah Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan "Workshop" (lokakarya) pengisian data pokok dan pelatihan berbasis "online" se-Bali.

"Kegiatan lokakarya kepada pengelola LKP diikuti dari perwakilan kabupaten dan kota di Bali bertujuan agar menyamakan persepsi dalam pengisian data pokok, sehingga sesuai dengan aturan," kata Ketua DPD Forum LKP Provinsi Bali Wayan Gede Suyatartha MBA, di Denpasar, Sabtu.

Ia mengatakan melalui kegiatan lokakarya tersebut diharapkan kepada pengelola LKP dapat memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program-programnya, sebab kegiatan tersebut mendapatkan pengawasan dari pemerintah dan instansi terkait, karena itu pengisian data harus sesuai dan petunjuk dan teknis.

"Dalam era digital semua pengisian data pokok LKP berbasis "online" (berjaringan), sehingga data awal pendaftaran keberadaan LKP tersebut harus benar dan sesuai aturan. Jika tidak sesuai persyaratan maka dalam pengisian data pokok tidak bisa diakses," ujar Suyatarta yang juga peraih penghargaan pelopor tingkat nasional itu.

Suyatartha lebih lanjut mengatakan tujuan terpenting dalam lokakarya yang diselenggarakan selama dua hari ini adalah terkait pengisian data pokok yang berbasis "online". Termasuk juga pengarahan dan persyarataan pengajuan bantuan dana ke pemerintah dalam penyelenggarakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat.

"Kami harapkan selama pelatihan ini para peserta mendalami materi yang diberikan oleh pemateri atau mentor, sehingga setelah mengikuti kegiatan ini bisa diterapkan di daerahnya masing-masing," ucapnya.

Ia menambahkan dalam lokakarya tersebut sejumlah materi diberikan oleh pemakalah, termasuk kiat-kiat untuk memenuhi data pokok serta persyaratan administrasi pengajuan bantuan dana.

Adapun pemateri yang dihadirkan dalam lokakarya ini, antara lain Kepala Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Provinsi Bali Endah Warsiati, MPd, Ketua Gerakan Komplit Depodik Indonesia Ir.Tedjo Oentoeng serta Ketua Forum LKP Bali.

Sementara itu, Kepala Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Provinsi Bali Endah Warsiati mengatakan keberadaan LKP di Bali berdasarkan data tahun 2018 sebanyak 310 LKP, namun terjadi penuruan padat tahun ini, karena ada LKP yang tidak aktif.

"Adanya penurunan keberadaan LKP di Bali disebabkan karena lembaga tersebut tidak melakukan aktifitas selama kurun waktu setahun, sehingga tercatat atau dianggap tidak aktif atau terjadi penonaktifan NPSN (nomor pokok satuan pendidik nasional). Selain itu ada LKP yang kurang memenuhi persyaratan administrasi dalam pengisian data pokok berbasis online tersebut," ucapnya. (kis)

 

TAGS :

Komentar