Badung Cairkan Dana Insentif Rp 600 Ribu Tiap Bulan kepada Pekerja Pariwisata PHK
- 05 Juni 2020
- 08:00 WITA
- Badung
- 2382
Redaksi9.com - Salah satu kebijakan strategis Bupati Badung dalam mitigasi pandemi Covid-19 yakni berupa pemberian insentif kepada tenaga kerja ber KTP Badung yang dirumahkan dan kena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Setelah melewati serangkaian proses verifikasi data, Kamis (4/6) bertempat di ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Bupati Giri Prasta dan Wabup Suiasa secara simbolis menyerahkan dana insentif pekerja yang dirumahkan dan PHK sebesar Rp 600 ribu perbulan kepada 25 orang perwakilan dari total 577 orang pekerja penerima manfaat pada pencarian tahap pertama.
Bupati Giri Prasta dalam sambutannya menyampaikan pemerintah daerah menyerahkan bantuan sosial berupa uang selama 3 bulan terhitung bulan Mei, Juni, dan Juli 2020 kepada pekerja sektor pariwisata dan sektor lainnya yang terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Badung dengan total pagu anggaran sebesar 15 milyar lebih.
"Penyerahan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung ini merupakan wujud kongkrit Pemerintah Kabupaten Badung selalu hadir mengayomi, memberikan perlindungan dan senantiasa berkomitmen untuk berbagi kepada pekerja sektor pariwisata dan sektor lainnya yang terdampak Covid 19 di Kabupaten Badung" ujar Bupati Giri.
Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Perinaker) Ida Bagus Oka Dirga melaporkan berdasarkan hasil cleansing dan verifikasi data yang masuk dalam masa pendaftaran secara online periode 4-13 Mei 2020 yang dinyatakan lolos sebanyak 1.646 orang.
“Yang lolos terverifikasi dari jumlah pendaftar 9.836 orang hanya 1.646 orang. Jadi untuk sementara yang menerima bantuan sesuai data yang lolos verifikasi itu,” ujarnya.
Dikatakan dalam melakukan cleansing dan verifikasi data, pihaknya melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Verifikasi dilakukan dengan sangat ketat untuk mencegah penerima mendapat bantuan secara ganda.
"Kami ketat biar tidak sampai penerima insentif mendapatkan double bantuan. Bagi yang belum lolos kami berikan waktu sampai 12 Juni 2020 untuk melengkapi lagi,” jelasnya.
Dalam pendaftaran sebelumnya cukup banyak pendaftar yang tidak lengkap persyaratan administrasinya. Seperti surat pernyataan yang salah, kemudian tidak sesuai TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), tidak memiliki surat PHK dari perusahaan, atau tidak mengunakan KTP-Elektronik (e-KTP). “Bagi yang seperti itu, masih ada kesempatan untuk memperbaiki,” tegasnya. (ira).
Komentar