DPRD Bali Minta Gubernur Alokasikan Anggaran Bertahap untuk Sektor Pertanian

📅 21 Juli 2020
🕑 12:00 WITA
📁 Politik

*Penyerahan rekomendasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2019*

Redaksi9.com - DPRD Provinsi Bali memberikan rekomendasi tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2019, dalam rapat paripurna DPRD Bali, Selasa (21/7).

Koordinator Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, Gede Kusuma Putra, mengatakan, mencermati Neraca Pemerintah Provinsi Bali yang total asetnya mendekati Rp.11 triliun, dimana komponen terbesar ada di Aktiva Tetap berupa Tanah yang nilainya Rp.4 Triliun lebih, kiranya perlu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dijadikan Benchmarks terkait pemanfaatan Aset Tanah yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga dengan pola BOT dan BTO.

Ia mengatakan, disisi Belanja Daerah dan Transfer yang realisasinya 90,52% kalau dicermati Belanja Daerah realisasinya 87,98% dan Transfer realisasinya 96,30%, artinya Transfer ini sangat mendongkrak total belanja ada pada angka yang ideal. Kalau lebih ditelusuri lagi dalam Belanja Daerah ada Belanja Modal yang realisasinya hanya 73,21%.

"Kami Dewan meyakini bahwasanya 26,79% setara dengan Rp.204 Miliar lebih, sudah tentu bukan karena efesiensi semata. Ini tentu perlu mendapatkan perhatian, lebih-lebih kalau dikaitkan dengan situasi kekinian, dimana yang menjadi tumpuan untuk lebih bisa meningkatkan roda perekonomian adalah Spending Government atau Government Expenditure, baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," kata Kusuma Putra.

Karenanya, ia meminta, dukungan Birokrasi menyangkut Regulasi dan kemudahan administrasinya sangat diperlukan. "Kami Dewan juga berharap aparat penegak hukum menyikapi situasi kekinian ini bisa lebih Cool dan Bijak," imbuhnya.

Sementara, untuk besaran SiLPA TA.2019 adalah Rp.831,815 Miliar lebih atau mendekati 13% dari total Belanja. Dalam 2 (dua) tahun terakhir, besaran SiLPA sudah mengalami peningkatan di kisaran 104 %, dimana TA.2017 SiLPA nya 408,311 Miliar lebih.

"Kami Dewan sangat meyakini sesuai jawaban Gubernur terhadap PU Fraksi-Fraksi bahwasannya SiLPA akan dimanfaatkan dengan baik dan diarahkan untuk program-program prioritas, tetapi satu hal yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah peningkatannya yang sulit ditahan dari tahun ke tahun," ujarnya.

Dalam pembahasan RAPBD Perubahan Tahun 2020, sudah tentu/pasti RAPBD Perubahan didesain dengan Defisit Rp.831,815 Miliar lebih.

"Sekali lagi hanya untuk mengingatkan kita semua, selama RAPBD di desain Defisit, tetapi realisasinya adalah Surplus, tentu kecenderungan SiLPA akan bertambah (kalau tidak ada pengeluaran Pembiayaan). Diakhir Tahun 2020 nanti, kalau Surplus dikisaran Rp.100 Miliar lebih, tentunya SiLPA ada dikisaran Rp.1 (Satu) Triliun," tegas Kusuma Putra.

Persoalan lama yang masih relevan untuk dibicarakan yaitu PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Ia mengatakan, akan sangat mendukung semua kebijakan yang komprehensif ataupun program-program terintegrasi yang akan dilaksanakan, sehingga ke depan persoalan terkait PPDB tidak muncul lagi.

Ia juga meminta Gubernur mengalokasikan anggaran secara bertahap sampai dengan minimal 5 % dari APBD Provinsi Bali untuk pengembangan di Sektor Pertanian dalam arti luas. Selain itu mengalokasikan bantuan kepada media massa baik media cetak, media elektronik maupun media on-line yang membantu menyebarluaskan informasi dan mengedukasi masyarakat. (ira)