Redaksi9.com - Media memilki peran strategis untuk menyukseskan Pilkada serentak, 9 Desenber 2020. Hal itu diungkapkan, Ketua Kota Denpasar, I Wayan Arsa Jaya, saat media gathering KPU Denpasar dengan awak media, di Sanur, Rabu (29/7).
Dalam sambutannya ia mengatakan, saat ini KPU Denpasar sedang dalam proses menyusun data pemilih atau coklit. “Sekitar dari 486,074 pemilih yang sudah didaftar di formulir A. Saat ini data tersebut sedang dicocokkan dan diteliti oleh petugas di 1202 TPS yang tersebar di empat kecamatan, 43 desa kelurahan, se-Kota Denpasar,” ujar Arsa Jaya.
Ia mengatakan, proses ini telah berjalan sejak tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus, dalam rangka mendapatkan data pemilih yang valid, factual, dan muktahir.
Dari segi anggaran, Pemkot Denpasar telah mencairkan dana sekitar Rp 32,4 miliar sebagai bagian untuk membiayai Pilwali Kota Denpasar 2020. Termasuk kebutuhan APD, penyelenggaraan protocol kesehatan di tengah pandemi. Selain itu, KPU Denpasar juga mendapat kucuran dana dari APBN, untuk semua keperluan logistic dan dampak dari pandemi.
“Untuk APD dibiayai dari APBN termasuk juga rapid test. Untuk TPS dan kebutuhan logistik lainnya menjadi bertambah, karena sesuai protocol Kesehatan mengurangi kerumuman dan menjaga physical distancing, jumlah pemilih di TPS dibatasi paling banyak hanya 500 orang, sehingga ada penambahan 302 TPS. Ini juga dibiayai dari APBN,” imbuhnya.
Ia berharap, dari temu media ini sekaligus diskusi “Strategi Sosialisasi Pilwali Kota Denpasar” ini, akan mendapatkan beberapa rekomendasi agar strategi yang digunakan dalam sosialisasi tepat sasaran dan strategis.
Sementara, Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Lidartawan mengatakan, KPU sedang mengampanyekan “green election”. Dia mengatakan, pemasangan baliho dinilai sudah sangat tidak efektif selain sangat merusak lingkungan.
“Kami sedang menggagas untuk pembuatan film pendek dari kandidat dan ini bisa disosialisasikan lewat WAG. Apalagi, ada desakan juga dari pemilih milenial, bahawa saat ini harus menuju flatform digital. Bahkan semua petugas penyelenggara Pemilu, harus melek IT, minimal mampu menggunakan zoom meeting. Namun, untuk masyarakat di perdesaan, di mana ketersediaan sinyal internet kurang baik, media radio dan teevisi masih bisa dilakukan, termasuk sosialisasi tatap muka masih bisa dilakukan,” kata Lidartawan.
Lidartawan juga menyampaikan, ada sembilan hal baru dalam Pilkada 2020. Jumlah pemilih yang sebelumnya 800 pemilih akan diubah menjadi 500 orang pemilih di tiap TPS. Ketika C6 dibagikan akan disertai himbauan kedatangan pemilih. Jadi akan ada pengaturan kedatangan pemilih, sebab waktu mencoblos itu dimulai dari pukul 07.00 hingga 13.00.
Selain itu, kata dia, pemilih juga diimbau saat datang ke TPS menggunakan masker untuk menghindari penyebaran atau virus Covid untuk orang di sekitarnya. Selanjutnya, TPS akan diberi desinfektan untuk menjamin TPS tersebut dalam kondisi steril. Setiap pemilih akan diberi sarung tangan sekali pakai. Para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan dibekali sarung tangan setelah sebelumnya melalui screening kesehatan bahwa mereka bebas gejala Covid-19 yang dikeluarkan otoritas kesehatan.
Ia juga mengatakan, setiap pemilih akan melewati pemeriksan suhu tubuh. Batas maksimalnya 37,3 derajat. Pemilih yang suhunya di atas 37, 3 derajat akan diberi perlakuan khusus. Alat coblos selalu disterilkan secara berkala. Setelah memilih atau melepaskan, pilih lagi dicelup ke dalam botol yang akan ditetesi tinta.
Sementara Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Unud, Dr. Ras Amanda mengatakan, dalam membuat media promosi KPU secara digital, soal konten juga menjadi urusan penting. “Jangan sampai konten heboh tapi pesannya tidak sampai,” pesannya.
Menurutnya, perlu ada tim kreatif yang memikirkan satu konten yang menarik agar masyarakat pemilih menjadi tertarik. Ia memberi contoh, misalnya tagar apa yang sedang viral sehingga memudahkan orang untuk mencarinya, selain itu juga untuk menjaga jarungan. Ia melihat, Diskominfo Kota Denpasar sudah cukup baik dalam mengelola jaringan sampai ke perdesaan.
Ada hal menarik yang ditekankan Amanda, yang paling banyak diakses memang media sosial tapi yang paling dipercaya adalah media massa. Artinya, walaupun konten itu menjadi viral, belum tentu dipercayai, kalau tidak ada di media massa terverifikasi. Intinya, dia berharap, wibawa KPU harus tetap dijaga, informasinya jangan sampai salah focus. Ia sangat berharap, peran media turut serta dalam menyukseskan Pilkada serentak 2020 dengan melawan hoax yang banyak beredar. (ira).