Waspadai Jebakan Lembaga Kursus yang ”Menyamar” Jadi Perguruan Tinggi

I Made Suyasa

Redaksi9.com - Setiap penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi, banyak pesan WhatsApp yang masuk ke ponsel saya. Maklum, saya ditugaskan di bagian Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) di salah satu perguruan tinggi swasta (PTS), yang tentu saja harus melakukan verifikasi data secara ketat terhadap calon mahasiswa baru khususnya dari jalur pindahan maupun alih jalur agar nanti datanya tidak bermasalah.


Pertanyaan yang diajukan cukup beragam. Ada yang menanyakan apakah tamatan dari lembaga kursus bisa diakui sebagai mahasiswa alih jalur di perguruan tinggi. Ada juga yang menyinggung soal adanya kerja sama lembaga kursus dengan perguruan tinggi, di mana lulusan dari lembaga kursus itu bisa diakui sebagai mahasiswa jika melanjutkan ke perguruan tinggi yang diajak kerja sama itu. Jawabannya saya sudah pasti tidak bisa, karena lulusan dari lembaga kursus tidak bisa diakui sebagai mahasiswa alih jalur apalagi pindahan.

Mengapa? Lembaga kursus itu berbeda dengan perguruan tinggi. Jawaban saya ini tentu saja sangat mengecewakan mereka, karena impiannya untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi melalui program alih jalur ini harus dikubur dalam-dalam. Kalau mau melanjutkan ke perguruan tinggi, tentu saja mereka harus mengulang dari awal lagi karena nilai yang didapatkan dari lembaga kursus dan tertera dalam sertifikat tersebut tidak bisa dikonversi ke mata kuliah yang terdapat di perguruan tinggi yang dituju.


Undang-Undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi sudah secara jelas mendefinisikan bahwa Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Untuk membedakan apakah itu perguruan tinggi atau lembaga kursus sebenarnya sangat mudah, cukup klik: https://pddikti.kemdikbud.go.id/. Pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) terdapat informasi tentang perguruan tinggi, lengkap dengan profil dan status akreditasi baik akreditasi institusi dan program studinya. Pertanyaannya adalah, mengapa banyak yang terjebak dan tidak bisa membedakan mana perguruan tinggi dan lembaga kursus?


Terkait dengan lembaga kursus itu sebenarnya sudah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Kursus dan pelatihan sebagai satuan pendidikan non-formal memiliki posisi strategis dalam memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat dan juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non-Formal. Dalam aturan tersebut ditegaskan, Lembaga Kursus dan Pelatihan selanjutnya disebut LKP adalah satuan pendidikan non-formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Merujuk dari aturan tersebut lembaga kursus itu adalah satuan pendidikan non-formal yang lulusannya diberikan sertifikat bukan ijazah. Sementara perguruan tinggi adalah satuan pendidikan formal.

Berdasarkan hasil percakapan saya dengan sejumlah calon mahasiswa dari lembaga kursus itu, sebagian besar dari mereka mengaku tidak bisa membedakan mana lembaga kursus dan lembaga pendidikan tinggi.

Pasalnya, dalam kegiatan sehari-hari, lembaga kursus tersebut sering menggunakan istilah kampus, kuliah, mahasiswa, dan sebutan lain yang lazim dipakai di perguruan tinggi. Padahal, LKP dan perguruan tinggi memiliki perbedaan yang mencolok. Misalnya, LKP berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta diawasi Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Sementara itu, perguruan tinggi berada dalam payung koordinasi Kemendikbud melalui Ditjen Dikti dan pengawasannya dilakukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti).


Mereka mengira setelah selesai menempuh pendidikan di lembaga kursus, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi melalui jenjang alih jalur. Mereka kaget setengah mati, ketika diberitahukan bahwa transkrip nilai dan sertifikat yang diterima dari lembaga kursus itu tidak bisa diakui jika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Jika ingin kuliah, tentu saja harus dari awal lagi.


Lebih konyol lagi, oknum yang ada di lembaga kursus dan oknum yang ada di perguruan tinggi tidak memberikan informasi yang benar soal ini. Mereka sengaja memberikan informasi yang membingungkan. Tujuannya tentu saja untuk menjebak lulusan SMA/SMK yang ingin melanjutkan pendidikannya. Di sinilah akar persoalannya.

Banyak pihak yang bermain di air keruh demi mendapatkan keuntungan semata. Lebih tragis lagi, ada perguruan tinggi yang melakukan praktik kerja sama dengan lembaga kursus itu. Praktiknya, mereka kuliah dulu selama satu atau dua tahun di lembaga kursus itu, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi dan diakui sebagai mahasiswa. Caranya tentu saja dengan membuat laporan fiktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).


Saya termasuk orang yang paling keras menentang praktik-praktik kotor yang terjadi di dunia pendidikan tinggi. Di samping bertentangan dengan aturan, praktik ini juga mencederai perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteran umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


Diharapkan dengan pemahaman bersama atas modus dan praktik-praktik kotor dalam dunia pendidikan tersebut, para pelaku dapat segera “dihabisi” dan dipenjarakan guna menyelamatkan wajah pendidikan nasional di masa yang akan datang, sekaligus menguji komitmen pemerintah dan penegak hukum dalam menegakkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.


Kita akui banyak lembaga kursus yang “menyamar” jadi perguruan tinggi. Praktiknya adalah melakukan promosi yang mirip dengan perguruan tinggi bahkan menawarkan janji jaminan kerja 100% setelah lulus kuliah. Model promosi seperti ini tentu saja sangat menyesatkan. Perguruan tinggi yang terkenal dan memiliki nama besar saja tidak berani memberikan jaminan kerja 100 persen bagi lulusannya.


Model promosi seperti ini tentu saja sangat menarik perhatian bagi lulusan SMA/SMK yang berprinsip kuliah adalah tujuannya untuk memudahkan mencari kerja, sehingga mereka akan mudah tergiur untuk melanjutkan pendidikan di lembaga kursus itu. Terlebih banyak lembaga kursus yang terkesan ingin dianggap sebagai perguruan tinggi. Indikasinya adalah mereka merekatkan label-label yang sering dipakai di perguruan tinggi seperti istilah kampus, kuliah, mahasiswa, KRS, wisuda dan sebutan lain yang lazim dipakai di perguruan tinggi.


Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena yang dirugikan adalah mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lembaga kursus seperti ini sudah jelas tujuannya hanya untuk mengejar keuntungan semata.


Kita berharap, lembaga kursus diharapkan bergerak sesuai dengan jalurnya, bukan “menyamar” menjadi perguruan tinggi agar tak menyalahi ketentuan. Masyarakat juga diharapkan lebih cerdas dan bisa membedakan mana perguruan tinggi dan mana lembaga kursus agar nantinya tak merasa dirugikan. *

Penulis: I Made Suyasa

TAGS :

Komentar