Menolak UU Minuman Beralkohol

rapat paripurna DPRD Bali

Redaksi9.com - Dalam rapat paripurna ke-23 DPRD Bali masa persidangan III tahun 2020 dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana tahun 2021, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Gerindra sepakat menyampaikan menolak UU minuman beralkohol.

“Sehubungan dengan wacana disusun dan diberlakukannya UU minuman beralkohol, Fraksi Partai Golkar secara tegas menolak UU tersebut.  Mengingat Bali merupakan daerah pariwisata dan minuman beralkohol terkait dengan industri pengolahan sebagai sumber penghidupan masyarakat dan terkait dengan pelaksanaan upacara adat,” kata Nyoman Wirya.

Sementara, pandangan umum fraksi Gerindra yang dibacakan Ketut Juliarta mengapresiasi atas terbitnya Pergub No.1 Tahun 2020 tentang Tata kelola minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali, regulasi ini sebagai payung hukum bagi perajin Arak Bali sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat bali, namun saat ini RUU Larangan Minuman Beralkohol sedang di bahas di Badan Legislasi DPR RI dan menjadi polemik.

“Mohon saudara Gubernur menyikapi terhadap RUU ini sehingga tidak meresahkan masyarakat Bali, Kami Fraksi Gerindra dengan tegas menolak RUU ini disahkan menjadi UU,”ujarnya.

Pandangan Umum Partai Demokrat yang dibacakan Nova Sewi Putra juga menyoroti Pembahasan RUU tentang minuman beralkhol yang mana jika ini mendapat pengesahan dari DPR RI akan berpengaruh terhadap eksistensi pariwisata Bali.

“Untuk itu kami Fraksi Partai Demokrat sarankan kepada saudara Gubernur untuk bersikap dan menolak RUU tersebut demi menjaga eksistensi Bali sebagai destinasi wisata dunia,” ucapnya.

Sementara pandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Aries Sujati mengatakan,mendorong terhadap penggunaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 supaya bisa cepat terealisasi untuk membiayai program  yang prioritas, serta dilakukan secara efektif dan efisien mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas dan dipoyeksikan mengalami Defisit Anggaran 2,4 triliun rupiah lebih atau 40,99%.

Dengan terealisasi penggunaan Belanja Daerah untuk membiayai program tersebut, bertujuan untuk terjadinya multi flayer efek ekonomi di masyarakat sehingga adanya semangat kehidupan yang meningkat pada masa pandemi covid-19 ini;

Ia mengatakan, perlu optimalisasi penyerapan penggunaan Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 diproyeksikan sebesar 2,5 triliun rupiah lebih yang bersumber dari SILPA Tahun 2020 sebesar 1 triliun rupiah lebih, dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar 1,5 triliun rupiah.

“Penyerapan penggunaan sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 tersebut supaya efektif dan tepat waktu sesuai waktu dan program yang dilaksanakan,” kata Aries.

Sementara Pandangan Umum Partai Nasdem, PSI, Hanura, menyoroti masih banyaknya guru kontrak yang menerima honor rendah dan sebagainya. Belum lagi kurang meratanya penyebaran sekolah di sebuah wilayah. Perhatian sektor pendidikan tahun 2021 bukan hanya soal pemenuhan sarana dan parasarana pendidikan semata, melaink diperlukan juga dukungan menindaklanjuti perubahan-perubahan yang terjadi pada proses belajar dan mengajar pada masa pandemi. (ira)   

 

TAGS :

Komentar