Adnyana: Semangat Perubahan Ketiga Perda Nomor 10 Tahun 2016 adalah Efektivitas dan Efisiensi

Rapat Paripurna DPRD Bali

Redaksi9.com - Rapat Paripurna ke-19 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021 DPRD Provinsi Bali, Rabu, (28/7) mengagendakan  Laporan Dewan Terhadap Pembahasan Raperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

Koordinator Pembahas Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, I Nyoman Adnyana, SH, MM mengatakan,  semangat perubahan ketiga Perda Nomor 10 Tahun 2016 adalah efektivitas, efisiensi dan pelayanan lebih baik kepada masyarakat.  

Di sisi lain, perubahan juga harus memenuhi kompetensi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; pembagian habis tugas; rentang kendali; tata kerja yang jelas; dan fleksibilitas.

Adnyana mengatakan, saat rapat kerja pembahasan awal Raperda bersama pihak eksekutif, muncul pertanyaan dan keragu-raguan, terkait usulan penggabungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP memiliki beban tugas yang tidak sedikit, begitu pula Bakesbangpol memiliki tugas-tugas yang tidak kalah beratnya.

Rencana penggabungan antara Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan Perpustakaan dan penggabungan antara Dinas Kebudayaan dengan Kearsipan relatif lebih memungkinkan karena sama-sama sebagai urusan konkuren Pemerintah Daerah, walaupun bukan satu rumpun yang sama.

Untuk mencari jawaban dari keragu-raguan tersebut, Pimpinan dan Anggota Pembahas Raperda beserta pihak eksekutif, telah melaksanakan konsultasi ke Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan hasil konsultasi tersebut juga telah dipertegas dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4549/OTDA.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia disetujui digabung dengan Badan Kepegawaian Daerah, sehingga dibentuk menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam hal Pemerintah Bali mengambil kebijakan untuk efisiensi dengan mengurangi perangkat daerah melalui penggabungan pelaksanaan urusan Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan dengan urusan pemerintahan yang tidak serumpun, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disarankan untuk diwadahi pada Sekretariat Daerah dengan menambah masing-masing satu sub bagian membidangi Kearsipan pada Biro Umum dan satu  sub bagian membidangi Perpustakaan pada Biro Organisasi.

Penggabungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat disetujui, karena bukan merupakan urusan pemerintahan konkuren, 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan tidak digabung dengan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kearsipan tidak digabung dengan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan.


Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tidak digabung dengan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan, selanjutnya diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah dengan menambah 1 (satu) sub bagian pada unit kerja (Biro) yang mengkoordinasikan urusan pemerintahan yang terkait dengan fungsi tersebut.

Dengan keputusan tersebut, Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai Perda Provinsi Bali. (ira)
 

TAGS :

Komentar