Fraksi Partai Golkar Minta Pemprov Bali Dorong Pemkab Wujudkan Kota Layak Anak

📅 27 Maret 2023
🕑 17:00 WITA
📁 Politik

I Made Suardana yang membacakan Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali ke-7, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023, tanggal 27 Maret 2023 membahas Pandangan Umum Fraksi atas Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Redaksi9.com - Fraksi Partai Golkar mendorong Pemerintah Provinsi Bali memotivasi Pemkab/Pemkot se-Bali untuk mewujudkan “Kabupaten/Kota Layak Anak” yang pada akhirnya dapat mewujudkan Bali sebagai “Provinsi Layak Anak”. Hal itu terungkap saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali ke-7, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023, tanggal 27 Maret 2023 membahas Pandangan Umum Fraksi atas Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

I Made Suardana yang membacakan Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar menilai, perlunya upaya bersinergi dengan memotivasi dan mengadvokasi desa-desa adat di Bali.

Perda No.4 Tahun 2019 tentang Desa Adat memberi ruang inovasi bagi terwujudnya perarem di desa-desa adat. Keberadaan 1.493 desa adat di Bali perlu didorong untuk mewujudkan perarem dengan sinergi kelembagaan Majelis Desa Adat (MDA), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Bali dan KPAD Bali.

Ia menilai, rata-rata desa di Bali kurang peduli dengan permasalahan anak.

“Kami mendorong adanya kajian penggunaan Dana Desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk melaksanakan program perlindungan anak guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi penerus Bali,” ungkapnya.

Saat ini semakin meningkat kasus pembuangan bayi, kekerasan terhadap anak, baik kekerasan seksual maupun eksploitasi anak serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), anak-anak usia sekolah menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah, kakek, atau kerabat dekat, serta anak-anak yang “dijual” melalui aplikasi digital yang berimbas pada kondisi fisik dan mental anak.

Atas kondisi tersebut, dibutuhkan respons dan penanganan cepat berupa advokasi dan pendampingan untuk menyelamatkan generasi penerus itu dari keterpurukan. Kami Fraksi Partai Golkar mendorong dan mendukung Pemerintah Provinsi Bali mengembangkan atau mengoptimalkan peran “rumah aman” atau shelter bagi anak-anak korban kekerasan.

Untuk itu dibutuhkan kajian komprehensif pengembangan dan optimalisasi “rumah aman” dengan sumber daya pendukung sperti psikolog, tenaga konseling, pengamanan baik satpam maupun dukungan Satpol PP, serta dukungan kerjasama dengan pihak Rumah Sakit. Terkait semua itu dibutuhkan dukungan anggaran Pemprov yang memadai, termasuk mendorong kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk hal-hal tersebut. (ira)